Jumat, 23 Januari 2015

CHEMO-ENTREPRENEURSHIP

Education of secondary school aims to prepare students for higher education, but based on BPS-Statistics Indonesia data on February 2012, the number of workers of secondary school graduates in Jakarta 1.09 million people (23.05%) differing only slightly from graduates of Diploma and University of 1.13 million people (23.89%). They are not supported by adequate soft skills, such as personal skills, social, communication, and self-management behaviors. In anticipation of these conditions, learning at secondary school should provide sufficient portion to develop students' soft skills. Learning of chemistry in secondary school has scope to recognize, respond to, appreciate and understand the science, develop scientific thinking habits such as critical thinking and creative, independent, and have a positive attitude. So that learning chemistry can be used to develop student's soft skills, especially interpersonal skills consisting of the ability of cooperation and communication. Interpersonal skills is the ability that allows a person to work efficiently with others without personality conflicts.

Based on this, it is necessary to make chemistry learning approach that touches important aspects of learning. Chemo-entrepreneurship learning approach abbreviated CEP is a kind of learning approach to motivate the students to have a scientific attitude, creative thinking and innovative so they have the entrepreneurship spirit. This approach is expected to learn more enjoyable chemistry and provides them with opportunities to optimize their potential to produce a product. After the students have real experience of producing products, their mindset changed. They will feel that there are many entrepreneurship opportunities related to chemistry study, and making business plan is important in running entrepreneurship.

Entrepreneurship is all things related to attitudes, actions and processes carried out in the pioneering entrepreneur, run and grow their businesses. Entrepreneur is defined as a person who knows how to take advantage of business opportunities and translate them into businesses that have added value. Entrepreneur is a motivator that combines different technologies and business concepts for new products or services that are able to recognize every favorable opportunity, strategize and successfully implement his ideas. 

Implementation of chemo-entrepreneurship learning approach is basically through several phases of activities: (1) face to face, (2) group discussion, (3) literature review, (4) planning to produce the products, (5) experiment and written tests. These stages are common steps that are designed based on the primary purpose CEP learning approach that can develop new competencies ie entrepreneurship competence. Chemo-entrepreneurship learning approach can be applied in developing the ability of student's cooperation and communication. It is because this kind of learning also requires students to continue to work together to achieve mastery of learning and good communication. (MP)

Sabtu, 17 Januari 2015

Seputar Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional (UN)….? Pro dan kontra pelaksanaannya terus dipertanyakan tanpa ada jawaban yang menyenangkan dan melegakan semua pihak. Kalau ditanya apakah setuju atau tidak, keputusannya ada di tangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, jawaban kita tidak ada pengaruhnya. Tapi sebagai orang tua yang memiliki anak yang juga mengikuti UN dan sebagai pengajar di salah satu LPTK, tentunya sah-sah saja mempunyai catatan kecil seputar UN.

Kabar mengenai ujian nasional yang akan dihapuskan mulai tahun 2015 tentunya menyenangkan banyak pihak. Tapi sepertinya kabar ini tidak akan terealisasi, karena  untuk menghapusan UN harus mengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya pasal 67 yang menyebutkan bahwa, "Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan".

Jika kita melihat kondisi sekolah-sekolah yang tersebar dari ujung Barat sampai ke bagian paling Timur Indonesia, rasanya tidak adil menstandarisasi kualitas lulusannya tanpa membenahi standar minimal lainnya. Sehingga akhirnya alih-alih UN disebut-sebut hanya untuk memetakan kondisi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Namun sejak UN diselenggarakan pada tahun 2005 yang berarti sudah 8 tahun, kita belum mendapatkan informasi lengkap yang dapat diakses mengenai peta pendidikan di Indonesia. Dan menjadi pertanyaan berikutnya, apakah perlu pemetaan dilakukan setiap tahun tanpa action pembenahan?

Pemetaan pendidikan perlu dan harus dilakukan, tapi tidak perlu dikaitkan dengan UN. Untuk pemetaan seharusnya dilakukan melalui riset evaluasi oleh Balitbang, dengan teknik sampling sesuai kaidah ilmiah yang artinya tidak harus semua sekolah namun representatif untuk diambil kesimpulan. Untuk pemetaan, evaluasinya tentu harus standar secara nasional, melalui achievement. Hasilnya dianalisis untuk setiap daerah, apa yang salah atau kurang, misalnya kecukupan sarana prasarana secara kualitas dan kuantitas atau guru sebagai SDM, dll. Hasil pemetaan ini dijadikan dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakaan beberapa tahun ke depan dan tentunya kebijakaan perbaikan yang diterapkan untuk setiap daerah bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan. Setelah beberapa tahun misalnya 3 tahun, dievaluasi kembali (evaluasi secara periodik dan berkesinambungan), sehingga kondisi pendidikan di seleluruh Indonesia meningkat terus kualitasnya walaupun secara perlahan. Fungsi Balitbang menjadi lebih nyata, penelitian dan pengembangan.

Apakah UN masih perlu atau tidak?
Coba kita lihat kebijakan pemerintah tentang wajib belajar. Jika kebijakan wajib belajar adalah 12 tahun, maka di SD dan SMP tidak perlu ada ujian, tidak perlu ada seleksi untuk masuk SMP atau SMA, sekolah harus mengalir, karena wajib belajar. Ujian baru diadakan saat SMA pada tahun ke 12 sebagai akhir dari wajib belajar. Bentuknya bisa diatur, apakah ujian sekolah, ujian daerah atau ujian nasional. Jika ada yang belum melewati standar kelulusan, maka dilakukan remedial teaching fokus pada bagian-bagian yang belum dikuasai, misalnya selama 6 bulan. Nah…. kalau seperti ini rasanya tidak akan ada lagi orang tua yang galau anaknya akan UN. Pendidikan menjadi lebih manusiawi.

Mengapa UN demikian membuat galau semua pihak terkait?
Karena yang terjadi selama ini, UN dijadikan sebagai sesuatu yang “keramat”, menjadi sebuah ajang bergengsi atau prestise dari suatu daerah, Ka Disdik, Kepsek, Guru dan terakhir orang tua….. sementara siswanya stress berkepanjangan. Berbagai cara baik yang legal maupun illegal dilakukan untuk mensukseskan UN. Kejujuran dipertaruhkan, sulit membedakan mana nilai yang murni mana yang tidak. Sekolah berlomba- lomba memasang spanduk di depan gerbangnya dengan tulisan “lulus UN 100%” atau “Rata-rata nilai UN tertinggi se-DKI” dsb.

Ada sebuah link tentang cerita yang mengerikan akibat adanya UN yang menentukan kelulusan dan nasib seterusnya, terjadi di negara tetangga kita, http://mobile.nytimes.com/2015/01/04/magazine/inside-a-chinese-test-prep-factory.html?_r=0

Kembali ke pertanyaan sebelumnya…. Jadi, UN masih perlu atau tidak?
Silahkan dijawab sendiri. (MP)